Sebagai bentuk komitmen Kreasi Prima Land dalam menghadirkan hunian yang transparan dan taat hukum, kami menyajikan pusat referensi regulasi terbaru bagi masyarakat dan calon penghuni. Halaman ini memuat dokumen resmi pemerintah, kebijakan pajak daerah, hingga surat keputusan bersama terkait program perumahan nasional. Kami memastikan setiap langkah kepemilikan rumah Anda didukung oleh landasan hukum yang kuat dan informasi yang akurat.

1. Peraturan Bupati (Perbup) BPHTB MBR Kabupaten Bandung

Dokumen ini merupakan regulasi krusial bagi konsumen di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya untuk proyek Pesona Prima 8 Banjaran. Peraturan ini mengatur tentang pemberian insentif berupa keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

• Manfaat Utama: Memberikan kepastian hukum mengenai pengurangan biaya legalitas saat proses akad jual beli rumah subsidi.

• Relevansi: Sangat penting bagi calon pembeli yang ingin memaksimalkan subsidi pemerintah dalam sektor pajak daerah.

2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Program 3 Juta Rumah

Pemerintah secara resmi telah menandatangani SKB untuk mempercepat target pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat. Dokumen ini merincikan kolaborasi strategis antar kementerian untuk mempermudah akses hunian layak bagi masyarakat luas.

• Poin Penting: Penyeragaman prosedur dan percepatan perizinan pembangunan perumahan di tingkat nasional.

• Dukungan Pengembang: Kreasi Prima Land turut menyelaraskan standar pembangunan sesuai dengan target teknis yang ditetapkan dalam SKB ini.

3. Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 2 Tahun 2025

Regulasi terbaru ini menjadi acuan utama untuk pengembangan kawasan perumahan di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2025. Peraturan ini mencakup standar infrastruktur, tata ruang, dan kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

• Fungsi Dokumen: Menjadi pedoman bagi konsumen untuk memastikan bahwa unit rumah di area Bogor telah sesuai dengan standar kelayakan terbaru dari pemerintah daerah.

• Status: Berlaku untuk semua proyek perumahan baru di bawah yurisdiksi Kabupaten Bogor tahun 2025.